Pemprov Jabar Siapkan Ambulans Off-road & Rumah Sakit Terapung Antisipasi Peningkatan Bencana

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama TNI dan Polri menggelar Apel Siaga Kesiapsiagaan Bencana untuk menghadapi potensi bencana alam yang diprediksi akan meningkat. Dalam apel tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sejumlah inisiatif strategis, termasuk pengadaan ambulans berkemampuan off-road, rumah sakit terapung, dan pembelian radar cuaca yang akan dioperasikan pada 2026.

Dedi menyatakan, apel siaga ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan peralatan yang dimiliki. Berkaca dari pengalaman bencana sebelumnya, seperti di Sukabumi, ia menyoroti sulitnya transportasi menembus lokasi bencana akibat infrastruktur yang hancur.

​"Saya sampaikan tadi kekurangannya, misalnya pada daerah yang terjadi bencana, jalan biasanya hancur. Waktu itu di Sukabumi saya ber­inisiatif ngumpulin off-roader untuk segera bisa menuju lokasi," ujar Dedi da­lam arahannya di Apel Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar Tahun 2025 di depan Lapang­an Gazebo Jalan Diponegoro, Kota Bandung Rabu 5 November 2025.

Dedi telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan ambulans dengan kelengkapan medikal dengan kualifikasi off-road. Selain itu, ia juga meminta penyiapan fasilitas kesehatan di wilayah perairan. ​"Siapkan juga rumah sakit terapung, siapkan untuk wilayah utara dan wilayah selatan. Tahap pertama bisa empat rumah sakit terapung, em­pat perahu ambulans," katanya.

​Selain kesiapan alat, Dedi juga menekankan kesiapan anggaran. Menurutnya, Pemda harus menyiapkan dana tanggap darurat yang siap sedia setiap saat. "Karena bencana gak pernah pilih kalender," tuturnya.

Menindaklanjuti saran Ka­polda Jabar, Dedi menyetujui pembentukan call center terpadu di Gedung Sate yang mengintegrasikan TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan dinas terkait. ​"Selain itu, kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiap­siagaan di 5 kantor gubernur wilayah (Bogor, Garut, Purwakarta, Cirebon, dan Bandung)," katanya.

​Ia menambahkan, pem­ben­tukan komando wilayah ini juga dirancang sebagai langkah antisipasi pergerakan Sesar Lembang. "Dari ana­lisis akademik, yang pa­ling aman komandonya di Cirebon, agak aman sedikit Purwakarta," tuturnya.

​Dedi juga menyoroti dilema antara pembangunan dan mitigasi bencana, khu­susnya terkait aktivitas penambangan. Ia pun ber­sikap ha­ti-hati dalam membaca ge­­jala penambangan yang berpotensi menimbul­kan ben­­cana.

​Untuk memperkuat sistem peringatan dini, Pemprov Ja­bar akan membeli radar cuaca di 2026. "Selama ini enggak punya radar ternyata Pemda Jabar. Nanti dibiayai Pemprov Jabar dan tim tek­nisnya dari BMKG," katanya.

Dedi juga menuntut peme­rintah pusat segera memba­yar­kan Dana Bagi Hasil (DB­H­) pajak tahun anggaran 20­24 yang hingga kini masih ter­tahan. Dia menyebut, da­na sebesar Rp 190 miliar le­bih itu sangat vital untuk men­dukung penanganan ben­­cana di Jawa Barat.

Dedi menegaskan tak akan ragu menerobos batasan ke­wenangan instansi lain da­lam penanganan darurat bencana. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak mempersalahkan langkahnya jika mengambil alih tugas yang semestinya jadi wewenang lembaga pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Perum Jasa Tirta (PJT).

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, melaporkan telah terjadi sekitar 1.500 bencana di Jabar sejak Januari 2025, dengan 25 kejadian di antaranya terjadi bulan November. ​"Oleh sebab itu kita perlu serius dan terlihat dari beberapa kebijakan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jabar ini siap untuk menyelamatkan manusia," katanya.

Respon cepat

Apel siaga bencana juga digelar Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda di Mapolres Cimahi Jalan Jend. Amir Machmud Kota Ci­mahi, Rabu 5 November 2025.

Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Niko N. Adi Putra menekankan pentingnya respons cepat terhadap kejadian bencana. “Apalagi bulan-bulan ini curah hujan tinggi banyak memicu bencana hidrometeorologi. Sudah banyak korban, baik korban jiwa, korban yang me­ngungsi. Golden time atau respons cepat sesaat se­telah kejadian bencana itu penting untuk mengurangi fatalitas kerugian fisik maupun materi yang terjadi terhadap korban,” katanya.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira menambahkan, sepanjang 2025 kejadian bencana di Indonesia lebih dari 2.600. "Di Cimahi, mayoritas bencana yang terjadi terutama bencana geohidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan bangunan roboh. Hal itu menjadi perhatian,” ujarnya.